KompasProperti - Pemerintah berkomitmen menyediakan tempat tinggal yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada era Presiden Joko Widodo program pengadaan perumahan dilakukan dengan menggabungkan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan Rakyat (PUPR).
Program pengadaan Satu Juta Rumah juga telah diluncurkan pada 2015 untuk memenuhi program nasional pengadaan kebutuhan 15 juta rumah. Kabinet Kerja telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendukung program pengadaan perumahan.
Melalui Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII, pemerintah bakal menyederhanakan regulasi sekaligus menekan pajak bagi pengembang kawasan perumahan. Artinya, jika sebelumnya ada 33 izin dan tahapan, kini pengembang hanya perlu melewati 11 izin dan rekomendasi.
Dengan adanya pemangkasan izin dan tahapan, maka waktu pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini mencapai 769 – 981 hari, bisa dipangkas hanya 44 hari.
Baca: Meikarta Muncul di Tengah Sesaknya Jakarta
Dengan perizinan yang lebih ramping dan waktu yang lebih pasti, biaya produksi rumah diyakini dapat lebih murah dan harga jual pun lebih terjangkau bagi MBR. Sayangnya, terobosan yang dilakukan pemerintah menghadapi tantangan kondisi pasar properti beberapa waktu belakangan masih lesu
Pengembang properti yang dinilai menentang arus adalah Lippo Group. Seolah membalik fakta lesunya daya beli masyarakat, Lippo memasarkan kota mandiri Meikarta dengan cara-cara yang tak biasa.
Berbagai inovasi dilakukan dalam memasarkan apartemen modern yang lengkap dengan berbagai fasilitas penunjang kehidupan. Kehadiran Meikarta seolah membangunkan pasar properti yang tengah tertidur.
Selain apartemen mewah, Meikarta juga menawarkan apartemen murah dengan harga mulai dari Rp 127 juta per unit di Cikarang.
Untuk mendukung mobilitas penghuni, Meikarta menyediakan transportasi internal, yakni APM (Automated People Mover alias monorel). Dengan demikian, penghuni Meikarta dapat dengan mudah mencapai pusat kegiatan dengan monorel itu.
Mobilitas para penghuni juga ditunjang dengan infrastruktur jalan yang memadai. Pergerakan kendaraan saat berpapasan atau berputar menjadi lebih mudah di jalan yang lebar.
“Dengan kemudahan transportasi dan mobilitas tersebut, aktivitas ekonomi di kawasan tersebut bakal tumbuh pesat,” ujarnya.
Pada tahap pertama, Lippo bakal membangun 250.000 unit apartemen dengan total luas bangunan 22.000.000 meter persegi (m2), yang akan langsung menampung lebih dari satu juta komunitas perkotaan.
“Pekerjaan fisik sudah dimulai sejak Januari 2016 dan sebanyak 50 gedung siap dihuni mulai Desember 2018,” ujar Ketut.